Saatnya meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam: COVID-19 dan perubahan iklim telah menyebabkan keadaan yang tidak pasti, kesimpangsiuran informasi dan ketidak percayaan yang bisa menyebabkan terjadinya konflik dan tatakelola sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan. Kami menghimbau, pentingnya penerapan prinsip ‘tata kelola yang kolaboratif’ (collaborative governance) dan pembangunan platform yang inklusif untuk meningkatkan pertukaran informasi dan meningkatkan rasa saling percaya.

Di tahun 2020 dan 2021 ini, pandemi COVID-19 dan perubahan iklim tidak hanya menimbulkan keadaan yang serba tidak pasti, tetapi juga telah memperburuk karakteristik sosial, lingkungan dan sistem ekonomi. Pandemi telah menyadarkan kita bahwa manusia dan alam memiliki ketergantungan yang sangat erat. Dampak mendalam yang ditimbulkan oleh pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini akan memerlukan upaya yang khusus dan tindakan yang sungguh-sungguh untuk bisa memastikan keberlanjutan tata kelola sumberdaya alam dalam jangka Panjang.

Ketidakpastian juga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu terjadinya konflik antar pihak. Konflik tersebut bisa menimbulkan ancaman bagi kehidupan, khususnya bagi mereka yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada sumberdaya alam, mengurangi pendapatan negara, dan pada akhirnya mendorong terjadinya eksploitasi terhadap sumberdaya alam secara masif dan tidak terkendali. Peningkatan kerjasama antar pemerintah, warga negara dan NGOs dalam pengelolaan sumberdaya alam bertujuan untuk meminimalisir ketidakpastian dan mengurangi terjadinya konflik. Kami memandang pentingnya pembangunan model tata kelola sumberdaya alam yang inklusif, dimana para pihak yang berkepentingan dapat terlibat dalam dialog yang konstruktif dan berkesinambungan, yang bisa memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, informasi dan membangun rasa saling percaya. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, kami menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya alam di masa pandemi saat ini, yaitu :

  1. Pentingnya proses kerjasama yang mendukung keterlibatan banyak pihak (seperti, masyarakat, perwakilan dunia usaha, NGOs, dan pemerintah daerah) dan menghargai keberagaman para pihak tersebut, untuk meminimalisir kesimpangsiuran dan ketidakpastian. Para pihak tersebut bekerja sama dengan pemangku kebijakan dalam mendesign rencana pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini kami melihat pentingnya bagi penyelenggara (convener) dan lembaga penyumbang (donor) untuk mengakomodasi dan mendefinisikan bersama secara jelas peran, tanggung jawab, dan hak-hak para pihak tersebut di dalam seluruh proses kerjasama untuk menghindari kebijakan pengeloaan sumber daya alam yang bersifat top-down.
  2. Dialog antar pihak harus dibangun atas dasar kebebasan, keterbukaan dan kesadaran – Free Prior Informed Consent (FPIC). Dialog tersebut diharapkan mampu menjamin akses yang transparan terhadap informasi dan sharing pengetahuan melalui media massa, media resmi pemerintah, juga melalui media inovatif (misalkan media sosial) dan platform digital lainnya. Dialog yang dilakukan seperti dalam bentuk sharing ide tentang alternatif kebijakan, bisa mengurangi terjadinya kesimpang siuran informasi dan bisa memperjelas tujuan dari pemanfaatan sumberdaya alam. Selain itu dialog pun akan mempererat hubungan dan meningkatkan rasa saling percaya di antara para pihak dalam jangka panjang. Pemerintah dan para pengambil kebijakan harus menyadari bahwa penggunaan dialog yang inklusif, melalui digital dan non-digital platform, merupakan sarana strategis yang bisa menjamin keterbukaan informasi dalam proses pengambilan kebijakan.
  3. Penguatan partisipasi publik serta peran masyarakat dan komunitas lokal merupakan hal mendasar di dalam proses dialog dan kerjasama. Begitupun kerjasama antar level pemerintahan yang berbeda seperti pusat dan daerah sangat penting dilakukan untuk merespon kebutuhan masyarakat lokal. Berbagai institusi, NGOs dan lembaga penelitian bisa bertindak sebagai penyelenggara (convener) dan fasilitator di dalam proses kerjasama tersebut. Maka harus disadari bahwa proses dialog dan aktivitas kerjasama—collaborative action selalu memerlukan dedikasi, waktu dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat

Informasi Lebih Lanjut Klik.